RANCANG BANGUN HUKUM PENGAWASAN DESA DI INDONESIA

“Buku ini dengan objektif dan lugas telah mengupas bahwa aturan pengawasan keuangan desa saat ini masih menghambat tujuan kemandirian desa, sehingga perlu pembaharuan konsep pengawasan keuangan desa.”
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro
.
“Pengawasan Supra Desa yang berlapis-lapis tidak akan pernah efektif tanpa keterlibatan aktif dari Masyrakat Desa itu sendiri. Seperti hasil penelitian yang diulas dalam buku ini, pengawasan desa yang berlaku saat ini ternyata belum mampu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa yang masih terjadi.”
I Nyoman Wara, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan RI
.
“Buku ini menyatakan masih adanya potensi yang menghambat kemandirian desa sehingga diperlukan pembaharuan konsep hukum yang ideal terkait pengawasan keuangan desa di Indonesia. Sekaligus buku ini memberikan jawaban, memberi rekomendasi, agar tantangan bagi kemandirian desa-desa dapat dinetralisir. Membaca buku ini, sangat relevan khususnya bagi pemerintah desa, pendamping desa, aktivis serta pegiat desa lainnya. Dengan membaca buku ini, pemerintah desa mendapatkan gambaran pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasannya.”
Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
.
Dr. Dumaria Simanjuntak SH., MH., menulis buku ini sebagai hasil pergulatan dalam menghidupi asas atas hukum berdesa Indonesia. Sebuah perenungan untuk mempertanyakan makna asas dan teori serta implementasi “berdesa” dalam hukum pengawasan berdesa di Indonesia dan bagaimana memposisikan kembali makna asas dan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan praktiknya. Dengan perenungan yang melibatkan campur tangan dan penyertaan Tuhan sebagai sumber pengetahuan dalam tataran pemikiran hukum pengawasan berdesa maupun pelaksanaannya; dihasilkan saran-saran dan masukan yang berharga dalam membangun desa dan keuangan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis di Indonesia.