Sektor jasa konstruksi adalah mesin pembangunan Indonesia, yang mengubah kebijakan menjadi jalan, jembatan, gedung, kawasan, dan rumah, serta sekaligus menggerakkan rantai ekonomi dari bahan bangunan, logistik, hingga jasa profesional. Permintaannya ditopang tiga penggerak utama, yaitu belanja pemerintah, investasi swasta, serta perumahan dan properti. Tetapi justru karena nilainya besar, lintas waktu, bertahap, dan melibatkan banyak pihak, konstruksi menjadi lahan rawan penyimpangan, mulai dari proyek fiktif, kolusi tender, manipulasi kualitas dan tagihan, “peminjaman bendera”, hingga pencucian uang, yang bermuara pada risiko pajak, berupa penghasilan tak terlapor, salah tarif, dan koreksi saat pemeriksaan.

Buku ini memandang pajak konstruksi bukan sekadar “hitung dan setor”, melainkan bagian dari tata kelola proyek dari awal hingga akhir. Kuncinya ada pada fondasi yuridis jasa konstruksi, klasifikasi layanan (konsultansi, pelaksanaan, pengawasan, terintegras), legalitas dan sertifikasi, serta desain kontrak yang “tax-ready”. Sebab, rezim PPh final mengikuti jenis layanan, status sertifikasi, dan struktur kontrak, dimana salah klasifikasi bisa memicu salah mekanisme pemotongan/penyetoran, salah basis pajak, dan sengketa. Pembahasan kemudian turun ke ranah praktik, yakni bagaimana menyusun audit trail yang utuh melalui kontrak dan addendum, berita acara progres, Berita Acara Serah Terima (BAST), Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO), invoice, faktur pajak, bukti potong, hingga bukti setor. Buku ini juga menempatkan akuntansi konstruksi (PSAK 72) sebagai jembatan penting: pengukuran progres, estimate at completion (EAC), dan rekonsiliasi akrual–kas menentukan kualitas angka sekaligus ketahanan pajak, terutama ketika PPN dan PPh “hidup” dengan pemicu yang berbeda.

Pada lapisan pajak tidak langsung, buku ini menyoroti PPN sebagai “ritme” proyek, uang muka, termin, retensi, VO, serah terima, dan masa pemeliharaan, serta menjelaskan mengapa netralitas PPN sering gagal bukan karena tarif, melainkan karena timing dan dokumen. Terakhir, perbandingan lintas negara (Singapura, AS, Inggris) dibaca sebagai perbandingan arsitektur kepatuhan: bagaimana negara lain mengunci kepatuhan di titik pembayaran, memperkuat pelaporan rantai subkontraktor, dan mengurangi fraud PPN. Kesimpulannya tegas: pajak konstruksi yang efektif harus dikelola melalui desain kontrak, disiplin dokumentasi, rekonsiliasi rutin, dan integrasi system, agar kepatuhan menjadi lebih pasti, efisien, dan adil sesuai realitas proyek.