Prosecuting Transnational Tax Evasion

Legal Challenges and International Cooperation—Comparative Studies between Indonesia, South Korea, and OECD Countries

Abstract

Tax evasion transnasional menghadirkan tantangan serius bagi integritas fiskal dan stabilitas ekonomi global. Diperlukan kajian untuk menganalisis secara komparatif regulasi hukum pidana perpajakan dalam menangani kasus penggelapan pajak lintas negara antara Indonesia, Korea Selatan, dan negara-negara OECD tertentu, serta mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi Indonesia dalam penuntutan pidana penggelapan pajak lintas yurisdiksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi regulasi perpajakan melalui UU KUP serta perjanjian internasional seperti P3B. Korea Selatan memiliki regulasi lebih ketat melalui Punishment of Tax Offenses Act dan aktif dalam investigasi internasional serta memberikan insentif bagi pelapor pelanggaran pajak. Negara-negara OECD memiliki pendekatan yang lebih terkoordinasi, menggunakan proyek BEPS dan CRS serta membentuk satuan tugas khusus seperti TFTC untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam penanganan penggelapan pajak. Hambatan utama yang diidentifikasi dalam konteks Indonesia meliputi kompleksitas transaksi keuangan internasional, keterbatasan yurisdiksi, perbedaan sistem hukum antar negara, celah regulasi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dari penggunaan aset digital dan mata uang kripto. Direkomendasikan agar Indonesia memperkuat regulasi pidana perpajakan dengan meningkatkan insentif bagi whistleblower, memperberat hukuman pidana, meningkatkan efektivitas investigasi, memperluas kerja sama internasional melalui ratifikasi BEPS dan CRS, memperkuat kapasitas kelembagaan perpajakan, harmonisasi regulasi pajak nasional dengan standar internasional, serta meningkatkan transparansi perpajakan melalui sistem digital terpadu.