Journal of Tax Law and Policy

Tax Incentives for Carbon Trading in Indonesia: Fostering Sustainable Green Finance

Edy Edwin P. Ginting — 2024-12-30

Perdagangan karbon merupakan mekanisme penting dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, penerapan sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan peluncuran bursa karbon menjadi langkah strategis menuju ekonomi rendah karbon. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada efektivitas dukungan fiskal, khususnya melalui insentif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kebijakan fiskal Indonesia dalam mendukung perdagangan karbon, mengevaluasi tantangan penerapan insentif pajak, serta merancang desain insentif pajak yang dapat memperkuat partisipasi sektor swasta dan keuangan hijau berkelanjutan. Dengan pendekatan doktrinal, kajian ini membandingkan praktik internasional dan menganalisis regulasi domestik, termasuk UU No. 7 Tahun 2021 dan berbagai peraturan turunan terkait perdagangan karbon. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia relatif lengkap, implementasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknis, rendahnya pemahaman, dan minimnya integrasi fiskal-lingkungan. Oleh karena itu, desain insentif pajak yang terintegrasi dengan mekanisme perdagangan karbon, disertai penguatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga, menjadi kunci dalam mendorong partisipasi swasta dan transisi menuju ekonomi hijau. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam membangun kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap tantangan iklim.

OPTIMAL TAX INVESTIGATION BASED ON THE RECOVERY OF STATE REVENUE LOSSES

Wahyu Widodo — 2024-12-30

This study investigates the optimal implementation of tax crime investigations aimed at safeguarding the state’s revenue interests. It emphasizes that the recovery of losses to state revenue must be the primary focus in tax crime investigations, in line with the principles of restorative justice. The study uses a normative legal approach grounded in statutory provisions, legal doctrines, and empirical data to address whether tax investigations in Indonesia reflect restorative objectives and what guiding principles may enhance their effectiveness

Assessing the Role of Legal Principles in Tax Audit Sampling Methods: A Doctrinal Study on Fairness and Equity in Indonesia

Achmad Bahiramsyah — 2024-12-30

Kajian doktrinal ini menganalisis penggunaan metode pengambilan sampel dalam audit pajak di Indonesia, khususnya dalam konteks prinsip kewajaran dan kesetaraan yang mendasari sistem perpajakan nasional. Mengingat sistem perpajakan Indonesia berbasis self-assessment, audit pajak menjadi instrumen vital dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, ketidakjelasan regulasi mengenai metode pengambilan sampel dalam pemeriksaan pajak menimbulkan risiko bias dan ketidakadilan, yang pada gilirannya merusak kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Melalui pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini mengkaji dasar hukum yang berlaku, menilai keselarasan praktik pengambilan sampel saat ini dengan prinsip fairness dan equity, serta mengusulkan kerangka hukum ideal untuk menjamin audit sampling yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan saat ini, seperti UU KUP dan PMK tentang pemeriksaan pajak, belum secara eksplisit mengatur metode pengambilan sampel, sehingga menyebabkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Ditemukan bahwa praktik pengambilan sampel saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan karena ketiadaan standar hukum yang jelas. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan kerangka hukum yang mencakup kodifikasi prosedur audit sampling, implementasi pendekatan audit berbasis risiko, pembentukan badan pengawas independen, serta transparansi dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses audit pajak. Dengan penerapan kerangka hukum ini, penelitian berharap terciptanya audit sampling yang transparan, adil, dan konsisten, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan wajib pajak serta efektivitas sistem perpajakan Indonesia.